Konsep
Restorative Justice telah muncul
lebih dari dua puluh tahun yang lalu sebagai alternative penyelesaian perkara
pidana anak. Kelompok Kerja Peradilan Anak Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB)
mendefinisikan restorative justice sebagai suatu proses semua pihak yang
berhubungan dengan tindak pidana tertentu duduk bersama-sama untuk memecahkan
masalah dan memikirkan bagaimana mengatasi akibat pada masa yang akan datang.
Sebagai konsep pemidanaan tentunya tidak hanya
terbatas pada ketentuan hukum pidana formil dan materiil. Restorative Justice juga harus diamati dari sisi kriminologi dan
dan sistem pemasyarakatan, karna ternyata konsep ini belum sepenuhnya menjamin
keadilan terpadu, yaitu keadilan bagi pelaku, korban dam masyarakat dalam
mekanisme di luar peradilan pidana.
Sistem
dan Penanganan Anak yang Berhadapan dengan Hukum
Sampai saat ini perlakuan terhadap anak
yang berhadapan dengan hukum di Indonesia masih sangat memprihatinkan, walaupun
pemerintah telah meratifikasi Konvensi Hak Anak pada tahun 1990 dan membuat
beberapa perundangan yang berkaitan dengan hak- hak anak , namun pada
prakteknya tetap memperlihatkan minimnya penghormatan (respect) dan perlindungan (protect)
aparat negara terhadap hak- hak anak.
Dalam
Undang- Undang No 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak dalam point menimbang
disebutkan untuk melaksanakan pembinaan dan memberikan perlindungan terhadap
anak diperlukan dukungan baik yang menyangkut kelembagaan maupun perangkat
hukum yang lebih mantap dan memadai, sehingga ketentuan mengenai penyelenggaraan
pengadilan anak perlu dilakukan secara khusus.
Demikian juga
dalam pasal 41 Undang- Undang No 3 Tahun
1997 ditegaskan bahwa penyidik dalam kasus anak yang berhadapan dengan hukum
ditetapkan dengan Surat Keputusan Kapolri yang menegaskan bahwa penyidik
tersebut telah berpengalaman sebagai penyidik dan mempunyai minat, perhatian,
dedikasi dan memahami masalah anak.
a.
Pelaksanaan
Penyidikan Terhadap Tindak Pidana anak di Polrestabes Semarang
Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyelidik untuk
mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna
menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyelidikan. Secara umum berdasarkan
ketentuan Undang- Undang no 3 tahun 1997 bahwa penyelidikan terhadap pelaku
tindak pidana anak hanya dapat dilakukan apabila pelaku tindak pidana telah
berusia 8 (delapan tahun) tapi belum mencapai umur 18 (delapan belas tahun),
terhadap anak di bawah umur delapan tahun yang melakukan tindak pidana akan
mendapat pembinaaan dan dikembalikan pada orang tua/wali.
Untuk mengetahui bahwa telah terjadi tindak pidana polisi
dapat memperoleh informasi melalui bebrapa hal , diantaranya: adanya laporan,
pengaduan, tertangkap tangan dan diketahui langsung oleh petugas Polisi
republik Indonesia.
1)
Dalam hal adanya laporan atau pengaduan yang diajukan
baik secara tertulis maupun tidak tertulis (lesan), dicatat terlebih dahulu
oleh penyidik ataupun oleh penyidik pembantu. Kemudian kepada pelapor atau
pengadu diberikan surat tanda penerimaan laporan atau pengaduan. Setelah itu
petugas Polisi Republik Indonesia yang dalam hal ini adalah penyidik segera
melakukan penyelidikan untuk mengetahui bahwa benar- benar telah terjadi suatu
peristiwa tindak pidana dan agar tidak salah. Apabila suatu tindak pidana
diketahui oleh kepolisian berdasarkan hasil laporan, hal ini akan mempermudah
pihak berwajib dalam melakukan penyidikan dalam hal pelaku tindak pidana masih
anak- anak maka penyelidikan dilakukan berdasarkan ketentuan perundang-
undangan yang berlaku yaitu UU no 3/ Th 1997 dan KUHAP.
2)
Dalam hal tertangkap tangan petugas Polisi Republik
Indonesia / Penyelidik dapat segera melakukan tindakan penangkapan,
penggeledahan, penyitaan dan melakukan tindakan lain menurut hukum yang
bertanggung jawab.
3)
Dalam hal suatu tindak pidana diketahui langsung oleh
petugas Polisi Republik Indonesia, maka wajib segera melakukan tindakan-
tindakan sesuai dengan kewenangan masing- masing, kemudian polisi membuat
Berita Acara Penangkapan atas tindakan- tindakan yang dilakukannya, guna
penyelesaian selanjutnya.
Setelah
memperoleh informasi tentang adanya tentang suatu tindak pidana maka Pejabat
Kepolisian Republik Indonesia segera melakukan penyelidikan. Adapun yang
berwenang melakukan penyelidikan adalah setiap Pejabat Kepolisian Republik
Indonesia yang khusus ditugaskan untuk itu (pasal 4 KUHAP), yang karena
kewajibannya mempunyai wewenang:
1)
Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang
adanya tindak pidana;
2)
Mencari keerangan dan barang bukti;
3)
Menyuruh berhanti seseorang yang dicurigai dan menayakan
serta memeriksa tanda pengenal diri;
4)
Melakukan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung
jawab.
Dasar atas perintah penyidikan
dapat melakukan:
1)
Penangkapan, larangan meninggalkan tempat, penggeledahan
dan penyitaan;
2)
Pemeriksaan dan penyitaan surat;
3)
Mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
4)
Membawa dan menghadapkan seseorang kepada penyidik.
Setelah
penyidik melakukan penyelidikan, maka penyidik segera membuat dan menyampaikan
laporan hasil penyelidikan kepada penyidik.
Dengan
diketahuinya bahwa telah terjadi suatu peristiwa tindak pidana berdasarkan
laporan dari penyidik, maka penyidik segera melakukan penyidikan guna mencari
serta mengumpulkan barang bukti, yang dengan berang bukti itu membuat terang
tentang suatu tindak pidana yang terjadi dan guna menemikan tersangkanya.
Dalam
hal melakukan penyidikan Polrestabes Semarang berpedoman pada Undang- Undang No
3 Tahun 1997 dan KUHAP (UU No 8 Tahun 1981) menurut Penyidik Polrestabes
Semarang, bahwa ketentuan dalam UU No 3/1997 dalam hal tertentu juga menunjuk
KUHAP misalnya dalam hal penangkapan dalam hal ketentuan pasal 43 butir (1) UU
No 3 /1997 menyebutkan “Penangkapan anak
nakal dilakukan sesuai dengan ketentuan Kitab Undang- Undang Hukum Acara
Pidana”
Langkah
awal yang ditempuh penyidik Polrestabes semarang dalam melakukan penyidikan
adalah dengan melakukan penyelidikan, penindakan, pemeriksaan, penyelesaian dan
penyerahan berkas perkara. Dalam hal penyidik telah melakukan tugas penyidikan
maka penyidik wajib memberitahukan kepada penuntut umum dengan surat
pemberitahuan dimulainya penyidikan yang dilampiri dengan berita acara.
Kemudian
polisi baru melakukan tindakan- tindakan sebagai berikut:
1)
Penindakan terhadap tindak pidana yang dilakukan anak
Penindakan adalah setiap tindakan hukum yang
dilakukanterhadap orang maupun benda yang ada hubungannya dengan tindak pidana
yang dilakukan anak. Tindakan hukum tersebut berupa pemanggilan tersangka dan
saksi, penagkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan.
a)
Pemanggilan tersangka dan saksi
Setelah
penyidik memperoleh keterangan- keterangan yang jelas tentang tindak pidana
yang terjadi dan siapa tersangkanya , maka penydik segera melakukan pemanggilan
terhadap tersangka dan saksi untuk didengar keterangannya. Penyidik
mendengarkan keterangan tersangka dan saksi dengan pertimbangan :
·
Bahwa seseorang mempunyai peran sebagai tersangka atau
saksi dalam suatu tindak pidana yang telah terjadi;
·
Untuk melengkapi keterangan- keterangan ,petunjuk-
petunjuk dan bukti- bukti yang sudah didapat, akan tetapi dalam beberapa hal
masih terdapat kekurangan.
b)
Penangkapan
Yang
dimaksud dengan penangkapan adalah pengekangan sementara waktu untuk kebebasan
tersangka apabila terdapat cukup bukti guna kepentingan penyidikan. Dalam hal
melakukan penangkapan terhadap tindak pidana yang dilakukan anak perlu diperhatikan
hal- hal yang brkaitan dengan kondisi kemasyarakatan (UU No 3/ Th 1997)
Akan tetapi
penyidik juga mempertimbangkan jenis tindak pidana yang dilakukan oleh anak
sehingga dalam melakukan penangkapan penyidik tetap memperhatikan dan
berpedoman pada ketentuan undang- undang yang berlaku baik KUHAP maupun
peraturan yang mengatur secara khusus yaitu Undang- Undang No 3 Tahun 1997.
Pada
dasarnya dalam melakukan penangkapan terhadap anak yang melakukan tindak
pidana, petugas polisi dalam hal ini penyidik tidak mengalami banyak kesulitan,
terlebih- lebih terhadap anak yang baru pertama kali melakukan tindak pidana ,
karena kebanyakan dari mereka masih polos dan jujur.
Setelah
tersangka(anak yang melakukan tindak pidana)maka terhadapnya dilakukan pemeriksaan
, berdasarkan ketentuan pasal 42 Undang- Undang No 3 Tahun 1997 pemeriksaan
dapat dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
·
Penyidik wajib memeriksa tersangka dalam suasana
kekeluargaan;
·
Dalam melakukan penyidikan terhadap anak yang melakukan
tindak pidana penyidik wajib ,e,imta pertimbangan atau saran dari pembimbing
masyarakat danapabila perlu juga dapat meminta saran dari ahli pendidikan, ahli
kesehatan jiwa, ahli agama atau petugas kemasyarakatan lainnya.
Pemeriksaan
dimaksudkan untuk dapat menentukan perlu tidaknya diadakan penahanan, mengingat
jangka waktu penangkapan yang diberikan oleh Kitab Undang- Undang Hukum Acara
Pidana hanya 1*24 jam.
c)
Penahanan
Kemudian apabila dipandang perlu untuk dilakukan penahanan,
maka penyidik dapat menahan anakyang melakukan tindak pidana tersebut guna
kepentingan penyidikan. Maksud dari penahanan itu adalah agar supaya anak
tersebut tidak melarikan diri (alasan subyek) , tidak akan merusak dan
menghilangkan barang bukti dan atau akan mengulangi tindak pidana lagi.
Oleh karena itu pihak orang tua/ wali harus diberi tahu dan
diberi pengertian tentang sebab- sebab kenapa anaknya ditahan. Penahanan
dilaksanakan menurut peraturan perundang- undangan yang berlaku untuk paling
lama 20 (dua puluh) hari berdasarkan ketentuan pasal 44 butir (2) UU No 3 Th 1997. Mengenai rumah
tahanansedapat mungkin merupakan panti pengawasan (Observation/ Remand- Home).
Dalam melakukan penahanan anak yang melakukan tindak pidana,
Polrestabes Semarang tidak memiliki fasilitas yang memadahi tetapi tetap
diusahakan dalam suatu ruangan yang terpisah dengan tahanan orang dewasa , dan
diberikan perhatian baik dari segi kesehatan jiwa dan mentalnya maupun dari
segi kerohanian.
Disamping itu anak diberi pelatihan ketrampilan yang berguna
dan mudah dilaksanakan, jika anak tersebut masih sekolah pada kesempatan
tertentu diberikan pelajaran dengan harapan anak tersebut masih memiliki minat
dan kemauan untuk tetap belajar.
Pada kenyataan anak yang pernah ditahan di Polrestabes
Semarang memang dipisahkan dari tahanan orang dewasa, tapi jarang atau bahkan
tidak pernah mendapatkan pendidikan dari tenaga ahli , pendidikan yang
diberikan hanya berupa pendisiplinan diri misalnya membantu mengepel,
membersihkan taman dan lain- lain.
d) Penggeledahan
Penggeledahan dilakukan berdasarkan hasil laporan penyidik
yang dibuat oleh petugas penyidik/ penyidik pembantu. Untuk penggeledahan rumah
hanya dapat dilakukan untuk kepentingan penyelidikan. Guna menjamin hak asasi
manusia atau seorang atas rumah kediamannya , maka dalam melakukan
penggeledahan harus dengan surat izin dari Ketua Pengadilan Negeri dan surat
perintah penggeledahan.
Dalam melakukan penggeledahan harus disaksikan oleh Ketua
Lingkungan/ Kepala Desa bersama 2 (dua) orang saksi bila penghuni rumah tidak
memberikan izin untuk digeledah (pasal 33 butir (4) KUHAP) .
Jikalau dalam melakukan penggeledahan terdapat atau ditemukan
barang bukti, maka barang bukti tersebut dapat disita untuk kepentingan
penyidikan lebih lanjut dan anak yang melakukan tindak pidana tersebut dapat
ditahan untuk kepentingan pengusutan, kalau memang terbukti anak tersebut dapat
diajukan sebagai terdakwa.
e)
Penyitaan
Penyitaan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk
mengambil alih atau menyimpan untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan,
penuntutan dan peradilan. Dalam hal tertangkap tangan oleh petugas polisi maka
bukti dapat langsung disita , misalnya alat yang digunakan untuk melakukan
tindak pidana.
Dalam hal penggeledahan rumah penyitaan harus dilakukan dengan
izin Ketua Pengadilan Negeri. Disamping itu menurut pasal 39 KUHAP ditentukan
bahwa yang dapat dilakukan penyitaan :
·
Benda atau tagihan tersangka yang seluruh atau sebagian
diduga diperoleh dari hasil tindak pidana;
·
Benda yang telah dipergunakan secara langsung untuk
melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkannya;
·
Benda yang dipergunakan untuk menghalang- halangi
penyidikan tindak pidana;
·
Benda yang khusus dibuat atau diperuntukkan melakukan
tindak pidana;
·
Benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak
pidana yang dilakukan;
·
Benda yang berada dalam sitaan perkara perdata atau
pailit sepanjang memenuhi ketentuan sebagaimana tersebut pada huruf a,b,c,d,e.
Sedangkan menurut
ketentuan Undang- Undang no 3 Tahun 1997, dalam perkara anak melakukan tindak
pidana barang yang dapat disita adalah sebagai berikut:
·
Barang- barang yang didapat karena pidana yang dilakukan;
·
Barang- barang yang dengan sengaja digunakan dalam
melakukan tindak pidana
Penyidik dalam
memeriksa kasus anak- anak harus melakukannya dengan nuansa kekeluargaan dalam
melakukan penyidikan, wajib meminta pertimbangan atau saran dari pembimbing kemasyarakatan bahkan
jika perlu dapat meminta saran kepada ahli pendidikan, ahli kesehatan, ahli
agama atau petugas kemasyarakatan lainnya.Penyidik juga harus merahasiakan
terhadap proses penyidikan perkara anak- anak tersebut.
Perlindungan dan
hak- hak terhadap anak yang bermasalah dengan hukum juga dikemukakan dalam
Undang- Undang No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Pada pasal 1 ayat
(2) dikatakan bahwa perlindungan anak
merupakan segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak- haknya
agar dapat hidup , tumbuh, berkembang dan berprestasi secara optimal sesuai dengan
harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan
diskriminasi.
Pada pasal 2
dikatakan bahwa penyelenggaraan perlindungan anak berasaskan Pancasila dan
berlandaskan UUD 1945 serta prinsip- prinsip dasar Konvensi Hak- Hak Anak yang
meliputi nondiskriminasi, kepentingan yang terbaik bagi anak, hak untuk hidup,
kelangsungan hidup dan perkembangan serta prinsip penghargaan terhadap pendapat
anak.
Dalam
kasus anak pelaku pelanggaran hukum, mereka berhak mendapatkan pendampingan
dari pengacaranya selama menjalani proses peradilan. Disamping itu adanya
kepentingan korban yang juga tidak boleh diabaikan, namun demikian tetap harus
memperhatikan hak hak asasi anak sebagai tersangka. Oleh karena itu, anak anak
ini sebisa mungkin harus dijauhkan dari tindakan penghukuman sebagaimana yang
biasa dilakukan kepada penjahat dewasa.
Namun pada
kenyataannya dalam sejumlah kasus pidana yang melibatkan anak- anak masih
banyak ditemukan upaya penyelesaian konflik oleh aparat penegak hukum khususnya
Polri yang terasa sangat ketat dan kaku sehingga menimbulkan ketidakadilan,
kritik dan protes oleh masyarakat. Penyidikan pada kasus tersebut menunjukan
bahwa:
1)
Perbuatan para tersangka dipandang
memenuhi unsur tindak pidana namun penyidik mengesampingkan rasa keadilan
masyarakat yang berkembang secara luas.
2)
Penyidik tidak melakukan penafsiran
secara contra legam dengan
mengesampingkan ketentuan hukum yang diterapkan, tetapi secara kaku dan ketat
menafsirkan hukum rules and logic
sesuai dengan kepastian hukum.
3)
Penafsiran hukum tersebut
mengesampingkan realitas social yang berkembang di tengah masyarakat yang
mengamanatkan penafsiran hukum secara sosiologis atau teleologis.
4)
Dalam penyidikan tindak pidana anak,
penyidik tidak memperhatikan dan mengimplementasikan Telegram Kapolri No.
TR/1124/XI/2006 tentang Petunjuk dan Arahan Penanganan Anak yang Berhadapan
dengan Hukum sebagai peraturan kepolisian yang mengamanatkan penyidik
berdasarkan kewenangan diskresinya
seyogyanya melakukan tindakan diversi
dalam bentuk mengembalikan kepada orang tua si anak baik tanpa atau disertai
peringatan informal ataupun melakukan mediasi seperti menjadi perantara guna
mengkomunikasikan atau memfasilitasi pemenuhan kebutuhan korban dan
perlindungan terhadap anak sebagai pelaku dalam bingkai tujuan menyelesaikan
persoalan yang timbul akibat perbuatan yang dilakukan pelaku.
5)
Kuatnya aliran positivis hukum di
lingkungan Polri mengesampingkan ketentuan hukum yang terdapat dalam pasal 16
ayat (1) huruf I Undang- Undang No 2 Tahun 2002 tentang Polri yang menentukan
bahwa petugas kepolisian berdasarkan kewenangan diskresi dapat melakukan tindakan lain menurut hukum yang
bertanggung jawab.
6)
Penyidikan mengedepankan faham
legalistic yang formal, procedural dan birokratis yang menganut aliran
positivis hukum karena peraturan kepolisian ini memang berdasarkan pada KUHAP
yang menganut asas legalitas (pasal 3 KUHAP).
7)
Penyidikan oleh penegak hukum yang
sejatinya adalah dalam rangka pemberian keadilan justru menimbulkan kesenjangan
atau diskrepansi antara penegak hukum yang dilakukan dengan tuntutan keadilan
masyarakat, karena mengesampingkan hukum yang hidup di masyarakat.
b. Proses Pemeriksaan Anak yang Berhadapan dengan Hukum
1) Pemeriksaan tersangka
Dalam
melakukan pemeriksaan pendahuluan terhdap anak yang melakukan tindak pidana ,
anak didampingi oleh orang tua/ wali pengasuhnya atauseorang penasehat hukum,
hal tersebut dilakukan semata- mata untuk kepentingan sang anak gar anak tidak
merasa ketakutan untuk mengungkapkan kejadian yang sebenarnya.
Sesuai
dengan asas praduga tak bersalah, maka seorang anak yang diduga melakukan
tindak pidana yang sedang dalam proses peradilan tetap dianggap sebagai anak
yang tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang memiliki kekuatan
hukum tetap.
Dalam batas
umur 8 (delapan) tahun bagi anak nakal untuk dapat diajukan ke sidang anak
didasarkan pada pertimbangan sosiologis, psikologis dan pedagogis, bahwa anak
yang belum mencapai umur 8 (delapan) tahun dianggap belum dapat mempertanggung
jawabkan perbuatannya. Dalam proses pemeriksaan yang dilakukan oleh penyidik
terhadap anak yang melakukan tindak pidana sebelum mencapai 8 ( delapan) tahun
tetap diterapkan asas praduga tak bersalah.
Penyidikan
terhadap anak yang dilakukan untuk apakah anak melakukan tindak pidana, seorang
diri atau ada unsur pengikutsertaan (deelneming)
ataupun paksaan dari orang dewasa. Langkah pertama yang dilakukan penyidik
dalam melakukan pemeriksaan terhadap anak yang melakukan tindak pidana yaitu:
a)
Diberitahukan terlebih dahulu tentang apa yang disebutkan
padanya;
b)
Kemudian dalam mengajukan pertanyaan digunakan bahasa
yang mudah dimengerti oleh anak diantaranya identitas anak, kekilafan-
kekilafannya, keluarganya, sekolahnya , teman- teman dan lingkungan yang
mempengaruhi kehidupannya dengan tujuan diketahui kehidupan anak dan kehidupan
keluarganya secara riil.
c)
Mengenai tempat pengusutan atau pemeriksaan bisa
dilakukan di rumah si anak atau di tempat ruangan yang sederhana yang tidak
dicampur dengan tempat pemeriksaan orang dewasa, dimana suasana aman dan
tentram tetap terjaga sehingga anak tidak merasa takut dan seram dalam menjawab
setiap pertanyaan yang diajukan.
d)
Sangat dihindarkan melakukan tindakan kekerasan atau
tekanan biarpun anak tersebut membandel , sehingga ia dapat mengerti dan
mengakui apa yang telah ia lakukan dan mengapa ia ditindak polisi dan akhirnya
dengan kesadaran ia berjanji tidak akan melakukan perbuatan yang merugikan
dirinya dan masyarakat. Demikian pula dengan orang tua yang mendampinginya
dapat ikut mengerti kekurangan- kekurangan dalam melaksanakan kewajibannya
terhadap anaknya dan dapat pula berjanji untuk memperbaikinya , karena
kebutuhan anak akan material memang penting tapi yang lebih penting adalah
perhatian dan bimbingan terhadap anak yang cukup.
e)
Jika kasus anak tidak begitu berat dan anak tersebut
dirasa masih dapat diperbaiki dengan memberikan teguran, nasehat dan lain
sebagainyayang kesemuanya demi perkembangan anak di masa depan.Khusus mengenai
sanksi dalam penjelasan pasal 7 dalam Undang- Undang No 3 tahun 1997 diuraikan
bahwa sanksi terhadap anak yang
melakukan tindak pidana dibedakan berdasarkan ketentuan umur anak, yaitu bagi
anak yang masih berumur 8 (delapan) sampai 12 (duabelas) tahun hanya dikenakan
tindakan , sepaerti dikembalikan pada orang tuanya, ditempatkan pada organisasi
sosial atau diserahkan kepada negara . Sedangkan terhadap anak yang telah
mencapai umur diatas 12 (duabelas) sampai 18 (delapanbelas) tahun dijatuhkan
pidana. Perbedaan tersebut bukan diskriminatif melainkan didasarkan atas
pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental dan sosial anak.
2) Pemeriksaan saksi
Setelah tersangka dipriksa selanjutnya saksi yang ganti
diperiksa. Saksi adalah orang yang memberikan keterangan guna kepentingan
penyidikan, penuntan dan peradilan tentang suatu peristiwa pidana yang ia
dengar sendiri ,ia lihat sendiri dan ia alami sendiri sehingga saksi merupakan
alat bukti yang sah.
Sedangkan
tujuan dari diadakannya pemeriksaan saksi adalah untuk lebih menguatkan /
meyakinkan penyidikan terhadap tersangka apabila ia benar- benar melakukan
tindak pidana atau bahkan sebaliknya.Oleh sebab itu saksi tidak boleh hanya
satu orang dan paling sedikit dua orang.
Di dalam
melakukan pemeriksaan terhadap anak yang melakukan tindak pidana seorang
petugas polisi/ penyidik disamping harus menguasai pendidikan tentang
kepolisian juga harus menguasai ilmu psychiatrie, sosiologi sosiale, paedagogie
dan antropologi dan juga apabila dipandang perlu dalam melakukan pemeriksaan
terhadap anak yang melakukan tindak pidana dapat dilakukan oleh seorang polisi
wanita. Karna biasanya dalam melakukan pendekatan terhadap anak –anak lebih
luwes dibanding dengan polisi pria.
Akan tetapi
apabila polisi atau penyidik merasa kesulitan dalam melakukan pemeriksaan , ia
dapat meminta bantuan kepada orang ahli antara lain : psycholog, psychiater,
tokoh agama , juru bahasa isyarat untuk memudahkan atau memperlancar jalannya
pemeriksaan.
Setelah
selesai melakukan pemeriksaan terhadap tersangka dan atau saksi harus segera
dibuat berita acara yang memenuhi persyaratan formal dan material. Kemudian
penyidik membuat resume untuk menyusun ikhtisar dan kesimpulan berdasarkan
hasil penyidikan dari suatu tindak pidana yang dilakukan oleh anak.
b.
Penyerahan berkas
perkara
Setelah semua selesai diperiksa oleh
penyidik maka dilakukan pemberkasan perkara atau berkas perkara , yang kemudian
berkas perkara tersebut diserahkan ke POLRES dimana terdakwa berdomisili di
wilayahnya. Setelah diperiksa di Serse POLRES, apabila sudah benar kemudian
diberi cap / label POLRI dan apabila belum lengkap maka dikembalikan untuk
diperbaiki.
Upaya- upaya untuk mendorong pemerintah ke
arah penanganan yang lebih baik harus tetap dilakukan oleh semua pihak. Dalam
hal menangani anak yang berhadapan dengan hukum , Kepolisian sebagai penyidik
perlu di dorong dan dituntut agar perilakunya lebih ramah terhadap anak. Proses
penyidikan di Kepolisian menentukan arah apakah anak yang berhadapan dengan
hukum tersebut akan diproses pada tingkat selanjutnya atau tidak.
Dalam pertemuan beberapa kali antara
penulis dengan penyidik , pengetahuan dan pemahaman mereka tentang hak anak
masih sangat kurang. Mereka kebanyakan belum pernah membaca tentang Konvensi
Hak Anak. Hanya KUHAP yang menjadi pegangan utama dalam menyelidiki anak yang
berhadapan dengan hukum dan sedikit mengadopsi Undang- Undang No 3 Tahun 1997
khususnya tentang masa penahanan dan perlunya Litmas dan Bappas, sehingga
penyidik cenderung menyamakan perlakuannya dengan tersangka dewasa.
Di dalam Undang- Undang No 3 Tahun 1997
penyidik yang menangani kasus anak yang berhadapan dengan hukum adalah penyidik
yang memiliki SKEP Penyidik Anak. Disamping itu harus memiliki syarat- syarat
sebagai berikut: berpengalaman menyidik tindak pidana yang dilakukan orang
dewasa serta mempunyai minat, perhatian dan dedikasi serta memahami masalah
anak. Meskipun undang- undang mengamanatkan demikian ternyata sampai saat ini penyidik
yang memiliki SKEP Penyidik Anak masih sangat minim.
Maksud pernyataan ini adalah agar
penanganan anak yang berhadapan dengan hukum betul- betul memperhatikan
kepentingan anak. anak- anak yang menjalani pemeriksaan sebagai tersangka
pastinya mengalami ketakutan yang sangat luar biasa. ketakutan ini akan
diperparah jika perlakuan yang diberikan penyidik tidak berbeda ketika
menangani tersangka dewasa.
Dikalangan penyidik, seorang tersangka
dewasa cenderung ditempatkan sebagai residivis kambuhan. Ini juga terjadi pada
tersangka anak- anak. Kalo kita cermati masih banyak pertanyaan- pertanyaan
yang dilontarkan pada tersangka anak mengandung stigmatisasi yang sangat kuat
yang mengarahkan tersangka untuk mengakui bahwa perbuatan yang dilakukan tersangka
anak bukan yang pertama kalinya. Bahkan masih terjadi praktek pemaksaan
terhadap anak untuk mangakui sesuatu yang dikehendaki penyidik.
Dalam undang- undang disebutkan penyidik
wajib memeriksa tersangka dengan suasana kekeluargaan. Pada saat pemeriksaan
anak- anak didampingi orang tua atau keluarga serta sebisa mungkin menghadirkan
Penasehat Hukum.
Perlu tidaknya penahanan terhadap tersangka
anak merupakan kontradiksi penanganan anak yang berhadapan dengan hukum di
tingkat penyidikan. Perlu tidaknya seseorang ditahan atau tidak bukan didasari
oleh penghormatan terhadap hak- hak tersangka anak lebih pada kedekatan fisik
dan kekerabatan. Penahanan seolah- olah menjadi kewajiban penyidik , padahal di
dalam KUHAP seorang tersangka tidak selalu harus ditahan kecuali dalam situasi
tertentu yang mengharuskan adanya penahanan.
No comments:
Post a Comment